Pelatihan Pembuatan Policy Brief
Mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar kegiatan pelatihan pembuatan policy brief. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas analisis kebijakan publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni pada tanggal 26 dan tanggal 28 Juni 2025, di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Unismuh Makassar.
Pelatihan ini diikuti oleh puluhan mahasiswa semester 4 yang memprogram mata kuliah analisis kebijakan publik. Hadir sebagai narasumber utama, Rizal Pauzi, S.Sos, M.Si seorang akademisi sekaligus praktisi kebijakan dari Universitas Hasanuddin.
Rizal pauzi dalam pemaparannya membagikan pengalaman menjadi peneliti dengan output penelitian salah satunya policy brief baik pada kementrian maupun di pemerintah daerah. Menurutnya, ada perbendaan format policy brief di beberapa instansi dengan pedoman masing – masing, walaupun tidak jauh berbeda dengan konsep yang di keluarkan Lembaga administrasi negara (LAN) maupun yang dikemukakan oleh William Dunn.
dalam kesempatan ini pula dijelaskan teknik menyusun policy brief yang efektif, berbasis data, dan responsif terhadap isu-isu aktual termasuk didalamnya praktik pembuatannya.
Dosen pengampu mata kuliah, Iswadi Amiruddin saat penyambutan menjelaskan, tujuan hendak dicapai dari kegiatan ini adalah pentingnya keterampilan menulis policy brief bagi mahasiswa, terutama dalam menjembatani hasil kajian akademik dengan kebutuhan pengambil keputusan di lapangan.
“Policy brief menjadi alat penting dalam advokasi kebijakan. Mahasiswa harus mampu menerjemahkan hasil analisis mereka ke dalam format yang ringkas, jelas, dan berdampak,” ujar Iswadi.
Selama pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan materi konseptual, tetapi juga terlibat dalam simulasi penyusunan policy brief berdasarkan isu-isu publik yang aktual, seperti pengelolaan sampah, pendidikan inklusif, dan pelayanan publik di wilayah perkotaan.
Diharapkan, melalui kegiatan ini, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar dapat lebih siap berkontribusi dalam proses formulasi dan advokasi kebijakan publik, baik di level lokal maupun nasional.